JADWAL SIDANG & PENGUMUMAN ISBAT NIKAH :
Rabu, 24 Januari 2018 : WAHYU SETIAWAN Bin MUH. HIDAYAT (P), INTAN WIDYASARI Binti UJANG WIJAYA (T) : Cerai Talak // Selasa, 28 Februari 2017: MULYATI Binti AKILI (P), JUSRIADI Bin ABDUL HALIM (T) : Cerai Gugat // Kamis, 08 Februari 2018: SITI LASRI Binti HUSEN HASRA  (P), LATIP KAMARUDIN Bin ABDUL MAJID (T); Cerai Talak Ghaib // Senin, 19 FEBRUARI 2018: YAHNA Binti HATMIN HEGE (P), HENDRA Bin ISNAM (T) : Cerai Gugat Ghoib// Kamis, 26 April 2018: ABDUL RAHMAN Bin ABDUL KARIM (P), NURMI Binti H. DAHLAN (T) ; Cerai Talak // Kamis, 01 FEBRUARI 2018: Pardi Ferdiyanto Bin Ponimin (P) Fitriani Binti Ali Usman (T) ;Cerai Talak Ghoib // Rabu,28 FEBRUARI 2018: SUKMAWATI Binti ABDUL KADIA (P), HASNUN Bin M. TAYEB (T); Cerai GUGAT  // Selasa,21 November 2017: SURYANI TATI Binti AHMAD IDIN (P), RIO HERMAWAN Bin ARIFIN (T);Cerai Gugat // Kamis,01 Maret 2018: MULIA  Binti AHMAD (P), ADHAR SUPARDI Bin SUPARDI (T) : Cerai GUGAT // Rabu, 30 Mei 2018: SYAMAELE Bin ABDUL RAHMAN (P), YULIA WAHYUNI Binti EDDY SUDARTO (T) : Cerai Talak //

Hak-hak Pemohon Informasi

AddThis Social Bookmark Button

Keterbukaan Informasi di Pengadilan didasarkan pada Keputusan Ketua MA No.144/KMA/SK/VIII/2007, maka setiap orang dapat mengajukan permohonan memperoleh informasi yang tidak tersedia dalam situs Pengadilan dengan cara mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh Pengadilan.
Petugas informasi dan dokumentasi memberikan tanda terima atas suatu permohonan informasi.
Permohonan meminta fotokopi putusan dan penetapan Pengadilan pada semua tingkat peradilan diajukan kepada Pengadilan Tingkat Pertama.
Petugas informasi dan dokumentasi memberikan keterangan selambat¬ lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
Keterangan tersebut berisi:

  • ada atau tidak informasi yang dimohonkan;
  • diterima atau ditolak permohonan, baik sebagian atau seluruhnya;
  • Penolakan permohonan informasi, baik seluruhnya atau sebagian, harus memuat alasan-alasan.
  • Dalam hal permohonan diterima, keterangan tersebut memuat pula biaya yang diperlukan.

Petugas informasi dan dokumentasi dapat memperpanjang waktu pemberian keterangan dalam hal informasi yang dimohon:

  • bervolume besar; atau
  • tidak secara tegas dinyatakan sebagai informasi yang terbuka sehingga petugas informasi clan dokumentasi perlu berkonsultasi dengan penanggungjawab.

Perpanjangan waktu tersebut tidak boleh lebih dari 2 (dua) hari kerja.

BIAYA
Pengadilan hanya dapat membebani Pemohon sekedar biaya fotokopi atau biaya cetak (print) yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan berdasarkan biaya yang berlaku secara umum.

SALINAN DAN PEMBERIAN INFORMASI
Penyerahan salinan dan pemberian informasi dilakukan selambat¬ lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah Pemohon membayar biaya.
Pengadilan dapat memperpanjang jangka waktu tersebut dalam hal informasi yang hendak disalin:

  • bervolume besar; atau
  • sedang dalam proses pembuatan.

Perpanjangan waktu tersebut tidak dapat lebih dari 3 (tiga) hari kerja, dengan mempertimbangkan sesuai waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses pembuatan informasi yang dimohonkan.
Apabila ternyata biaya penyalinan lebih murah dari yang diperkirakan, selisih biaya dikembalikan ke Pemohon.

KEBERATAN
Setiap Pemohon dapat mengajukan keberatan dalam hal:

  • pemohon ditolak dengan alasan informasi tersebut tidak dapat diakses publik;
  • tidak tersedia informasi yang harus diumumkan.
  • permohonan informasi tidak ditanggapi sebagaimana mestinya;
  • pengenaan biaya yang melebihi dari yang telah ditetapkan Ketua Pengadilan; atau
  • informasi tidak diberikan sekalipun telah melebihi jangka waktu yang telah diatur dalam ketentuan ini.


PROSEDUR KEBERATAN
Pemohon dapat mengajukan keberatan kepada penanggungjawab (KPN) selambat-Iambatnya 7 (tujuh) hari kerja; 
Dalam hal pemohon mengajukan keberatan atas keputusan yang ditetapkan oleh KPN, maka keberatan diajukan ke penanggungjawab (KPN) pada Mahkamah Agung.
Penanggungjawab (KPN) memberikan jawaban selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya keberatan tersebut.

PEMANFAATAN INFORMASI
Informasi mengenai putusan atau penetapan Pengadilan yang dikeluarkan Pengadilan berdasarkan Keputusan ini tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti atau dasar melakukan suatu upaya hukum.

SANKSI
Penanggungjawab dan petugas informasi dan dokumentasi yang dengan sengaja membuat informasi yang tidak benar atau dengan sengaja menghalangi pelaksanaan Keputusan ini dijatuhi sanksi administratif.

Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Menganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undangundang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan

 

Subscribe via RSS or Email:

 

Radius dan Panjar Biaya

Besarnya panjar biaya perkara dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuan Bajo ditentukan berdasarkan komponen-komponen antara lain; biaya pendaftaran, biaya panggilan/pemberitahuan para pihak dan biaya proses yang terdiri dari biaya materai, biaya redaksi dan biaya ATK perkara. Biaya panggilan para pihak... Read more

Lokasi Kami

Lokasi Kami
Firefox

Website ini akan sempurna jika dibuka menggunakan browser Mozilla Firefox

Telpon

(0385) 2443235, Fax. (0385) 2443235