JADWAL SIDANG & PENGUMUMAN ISBAT NIKAH :
Senin, 08 Oktober 2018 : ANTI DURIANTI Binti HASAN (P), ABDURRAJAK Bin MUHAMMAD NUR (T) : Cerai Gugat// Kamis, 27 September 2018: Nomor 24/Pdt.G/2018/PA.Lbj P: SITI ROHANI alias ROHANI Binti ARSYAD T:SUMARGONO Bin SATIMAN// Rabu, 26 September 2018: Nomor 29/Pdt.G/2018/PA.Lbj P: JUNARI Binti NURDIN T:EMIL SALIM Bin ABDUL AKHIR Kamis, 20 September 2018: Nomor 25/Pdt.G/2018/PA.Lbj P:DINA Binti KOO T:BURHAN Bin RAMLi //

Posbakum

AddThis Social Bookmark Button

Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum,  Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan dalam SEMA No 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas, sesuai pertauran perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 27)

Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk :

  1. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
  2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
  3. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia.
  4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisisen, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 25 SEMA No 10 Tahun 2010, bahwa jasa bantuan hukum yang dapat diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, dan advis serta penyediaan Advokat pendamping secara Cuma-Cuma untuk membela kepentingan Tersangka/Terdakwa dalam hal Terdakwa tidak mampu membiayai sendiri penasihat hukumnya.

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor I Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Subscribe via RSS or Email:

 

Radius dan Panjar Biaya

Besarnya panjar biaya perkara dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuan Bajo ditentukan berdasarkan komponen-komponen antara lain; biaya pendaftaran, biaya panggilan/pemberitahuan para pihak dan biaya proses yang terdiri dari biaya materai, biaya redaksi dan biaya ATK perkara. Biaya panggilan para pihak... Read more

Lokasi Kami

Lokasi Kami
Firefox

Website ini akan sempurna jika dibuka menggunakan browser Mozilla Firefox

Untuk Informasi Lebih Lanjut Hubungi Kami di Telp: (0385) 2443235                                               Email: palabajo@gmail.com