JADWAL SIDANG & PENGUMUMAN ISBAT NIKAH :
Rabu, 24 Januari 2018 : WAHYU SETIAWAN Bin MUH. HIDAYAT (P), INTAN WIDYASARI Binti UJANG WIJAYA (T) : Cerai Talak // Selasa, 28 Februari 2017: MULYATI Binti AKILI (P), JUSRIADI Bin ABDUL HALIM (T) : Cerai Gugat // Kamis, 08 Februari 2018: SITI LASRI Binti HUSEN HASRA  (P), LATIP KAMARUDIN Bin ABDUL MAJID (T); Cerai Talak Ghaib // Senin, 19 FEBRUARI 2018: YAHNA Binti HATMIN HEGE (P), HENDRA Bin ISNAM (T) : Cerai Gugat Ghoib// Kamis, 26 April 2018: ABDUL RAHMAN Bin ABDUL KARIM (P), NURMI Binti H. DAHLAN (T) ; Cerai Talak // Kamis, 01 FEBRUARI 2018: Pardi Ferdiyanto Bin Ponimin (P) Fitriani Binti Ali Usman (T) ;Cerai Talak Ghoib // Rabu,28 FEBRUARI 2018: SUKMAWATI Binti ABDUL KADIA (P), HASNUN Bin M. TAYEB (T); Cerai GUGAT  // Selasa,21 November 2017: SURYANI TATI Binti AHMAD IDIN (P), RIO HERMAWAN Bin ARIFIN (T);Cerai Gugat // Kamis,01 Maret 2018: MULIA  Binti AHMAD (P), ADHAR SUPARDI Bin SUPARDI (T) : Cerai GUGAT // Rabu, 30 Mei 2018: SYAMAELE Bin ABDUL RAHMAN (P), YULIA WAHYUNI Binti EDDY SUDARTO (T) : Cerai Talak //

Prosedur Eksekusi

AddThis Social Bookmark Button

1. Sita Eksekusi

1)      Sita jaminan atau sita revindicatoir yang telah dinyatakan sah dan berharga dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap, berubah menjadi sita eksekusi.

2)      Sita eksekusi hanya menyangkut pembayaran sejumlah uang.

Sumber: Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, Edisi 2010, Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Peradilan Agama, 2010, hlm. 124.

2. Eksekusi Grosse Akta

1)       Sesuai  Pasal 224 HIR / Pasal 258 RBg ada dua macam grosse yang mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu grosse akta hipotik dan surat-surat utang.

2)       Grosse adalah salinan pertama dan akta autentik salinan pertama ini diberikan kepada kreditur.

3)       Oleh karena salinan pertama dan atas pengakuan utang yang dibuat oleh notaris mempunyai kekuatan eksekusi, maka salinan pertama ini harus ada kepala irah-irah yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Salinan lainnya yang diberikan kepada debitur tidak memakai kepala / irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Asli dari akta (minit) disimpan oleh notaris dalam arsip dan tidak memakai kepala / irah-irah.

4)       Grosse atas pengakuan utang yang berkepala “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh notaris diserahkan kepada kreditor yang dikemudian hari bisa diperlukan dapat langsung dimohonkan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama.

5)       Eksekusi berdasarkan grosse akta pengakuan utang fixed loan hanya dapat dilaksanakan, apabila debitur sewaktu ditegur, membenarkan jumlah utangnya itu.

6)       Apabila debitur membantah jumlah utang tersebut, dan besarnya utang menjadi tidak fixed, maka eksekusi tidak bisa dilanjutkan. Kreditur, yaitu bank untuk dapat mengajukan tagihannya harus melalui suatu gugatan, yang dalam hal ini, apabila syarat-syarat terpenuhi, dapat dijatuhkan putusan serta merta.

7)       Pasal 14 Undang-undang Pelepas Uang (Geldschieters Ordonantie, S. 1938-523), melarang notaris membuat atas pengakuan utang dan mengeluarkan grosse aktanya untuk perjanjian utang-piutang dengan seorang pelepas uang.  Pasal 224 HIR / Pasal 258 RBg, tidak berlaku untukgrosseakta semacam ini.

9)       Grosse akta pengakuan utang yang diatur dalam  Pasal 224  HIR / Pasal 258 RBg, adalah sebuah surat yang dibuat olehnotaris antara alamiah / badan hukum yang dengan kata-kata sederhana yang bersangkutan mengaku, berhutang uang sejumlah tertentu dan ia berjanji akan mengembalikan uang itu dalam waktu tertentu, misalnya dalam waktu 6 (enam) bulan, dengan disertai bunga sebesar 2 % sebulan).

10)   Jumlah yang sudah pasti dalam surat pengakuan utang bentuknya sangat sederhana dan tidak dapat ditambahkan persyaratan-persyaratan lain.

11)  Kreditur yang memegang grosse atas pengakuan utang yang berkepala “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dapat langsung memohon eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan dalam hal debitur ingkar janji.

Sumber: Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, Edisi 2010, Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Peradilan Agama, 2010, hlm. 124 – 126

3. Eksekusi Jaminan

4. Eksekusi Hak Tanggungan

Subscribe via RSS or Email:

 

Radius dan Panjar Biaya

Besarnya panjar biaya perkara dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuan Bajo ditentukan berdasarkan komponen-komponen antara lain; biaya pendaftaran, biaya panggilan/pemberitahuan para pihak dan biaya proses yang terdiri dari biaya materai, biaya redaksi dan biaya ATK perkara. Biaya panggilan para pihak... Read more

Lokasi Kami

Lokasi Kami
Firefox

Website ini akan sempurna jika dibuka menggunakan browser Mozilla Firefox

Telpon

(0385) 2443235, Fax. (0385) 2443235