JADWAL SIDANG & PENGUMUMAN ISBAT NIKAH :
Selasa, 16 Oktober 2018: LISIA RAHMANIAR BINTI AHMAD NOH(P), SYAIFUL LUBIS BIN LUBIS KADER (T) : Cerai Gugat // BAHARUDIN BIN ABDUL MAJID (P), NURMA BINTI ABU BAKAR (T) : CERAI TALAK    // Kamis, 25 Oktober 2018: Nomor 29/Pdt.G/2018/PA.Lbj P: JUNARI Binti NURDIN T:EMIL SALIM Bin ABDUL AKHIR

Jenis-Jenis Pelayanan

AddThis Social Bookmark Button

Jenis Jenis Pelayanan Pengadilan Agama Labuan Bajo

 

 Secara umum pengadilan menyediakan pelayanan sebagai berikut:

 a.    Pelayanan Administrasi Persidangan

b.    Pelayanan Bantuan Hukum

c.    Pelayanan Pengaduan

 d.   Pelayanan Permohonan Informasi

 Segala ketentuan mengenai teknis hukum acara atau yang berkaitan dengan Putusan pengadilan bukanlah obyek dari pelayanan pengadilan dan oleh karenanya tidak termasuk dalam ruang lingkup pelayanan pengadilan yang dapat diadukan oleh masyarakat.

STANDAR PELAYANAN PADA BADAN PERADILAN AGAMA

A.   Dasar Hukum

1.   HIR/Rbg

 2.   Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

 3.   Undang-undang   Nomor  30   Tahun  1999   Tentang   Arbitrase   dan   Alternatif Penyelesaian Sengketa

 4.   Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

 5.   Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

 6.   Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

7.   Kompilasi Hukum Islam

 8.   KMA/032/SK/IV/2006   tentang   Pemberlakuan   Buku   II   Pedoman   Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama

 9.   PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok

 10. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

 11. SEMA No. 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara

 12. Penetapan MARI Nomor: KMA/095/X/2006).

 13. Surat Edaran TUADA ULDILTUN MARI No. MA/KUMDIL/8810/1987

 14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

B.    Pelayanan Permohonan

 1.   Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis berhak mendapatkan bantuan hukum dari Advokat Piket pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang ada di Pengadilan Agama setempat yang akan membantu Pemohon untuk menyusun Surat Permohonannya.

2.   Pemohon  menyampaikan  permohonan  kepada  Ketua  Pengadilan  Agama  di tempat  tinggal  Pemohon. Pengadilan  mendaftarkan  permohonan  dalam  buku register dan memberi nomor urut setelah pemohon membayar panjar biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan dalam SKUM. Khusus untuk permohonan pengangkatan/adopsi anak, Surat Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang hendak diangkat.

 3.   Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Agama, yaitu:

 a.     Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua.

 b.    Permohonan pengangkatan wali/pengampu bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.

 c.   Permohonan dispensasi kawin bagi pria yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

 d.   Permohonan izin kawin bagi calon mempelai yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun.

 e.    Permohonan pengangkatan anak

f.     Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit (arbiter) oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit (arbiter).

 g.    Permohonan sita atas harta besama tanpa adanya gugatan cerai dalam hal salah satu dari suami isteri

 h.   Melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya.

 i.     Permohonan izin untuk menjual harta bersama yang berada dalam status sita untuk kepentingan keluarga.

 j.     Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan mafqud. k.    Permohonan penetapan ahli waris.

l.     Permohonan  penetapan  wali  adhal,  apabila  wali  nikah  calon  mempelai wanita  yang  akan  melangsungkan  perkawinan  tidak  mau  menjadi  wali dalam perkawinan tersebut.

 m.  Permohonan   pencabutan   surat   penolakan   perkawinan   dari   Pegawai Pencatat Nikah.

 n.   Permohonan pencegahan perkawinan, apabila calon mempelai atau salah satu calon mempelai tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan.

 o. Permohonan  pembatalan  perkawinan,  apabila  perkawinan  telah dilangsungkan, sedangkan calon mempelai atau salah satu calon mempelai tidak memenuhi syaratsyarat perkawinan.

 p.   Permohonan itsbat kesaksian rukyat hilal.

C.   Pelayanan Gugatan

1.   Para  Pihak  dapat  mengajukan  gugatan  dengan  menyerahkan  surat  gugatan kepada  Petugas  Meja  Pertama  sebanyak  jumlah  pihak,  ditambah  4  (empat) rangkap untuk Majelis Hakim dan arsip. Dokumen yang perlu diserahkan adalah:

 a.    Surat   gugatan   atau   surat   permohonan   yang   ditujukan   kepada   Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang berwenang.

 b.  Surat Kuasa Khusus (dalam hal Penggugat atau Pemohon menguasakan kepada pihak lain).

 c.    Fotokopi Kartu Anggota Advokat bagi yang menggunakan jasa advokat.

d.   Bagi pihak yang menggunakan perwakilan selain advokat (Kuasa Insidentil), harus ada surat keterangan tentang hubungan keluarga dari Kepala Desa/ Lurah dan/atau surat izin khusus dari atasan bagi PNS dan Anggota TNI/Polri.

e.    Salinan putusan (untuk permohonan eksekusi).

 f.     Salinan surat-surat yang dibuat di luar negeri yang disahkan oleh Kedutaan atau perwakilan Indonesia di negara tersebut, dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah yang disumpah.

 2.   Penggugat   yang   tidak   dapat   membaca   dan   menulis,   dapat   mengajukan gugatannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Agama dan wajib dicatat oleh Pengadilan.

3.   Petugas  Meja Pertama menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Pihak pemohon atau penggugat tidak akan diminta untuk membayar apapun yang tidak tertera dalam SKUM.

4. Penaksiran panjar biaya perkara mempertimbangkan:

      a.    Jumlah pihak yang berperkara.

      b.    Jarak tempat tinggal dan kondisi daerah para pihak (radius).

      c.    Untuk  perkara  cerai  talak  harus  diperhitungkan  juga  biaya  pemanggilan para pihak untuk sidang ikrar talak.

      d.   Biaya  pemanggilan  para  pihak  untuk  menghadiri  proses  mediasi  lebih dahulu dibebankan kepada pihak    Penggugat melalui uang panjar biaya perkara.

 5.   Bagi masyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan berperkara secara prodeo (cuma-cuma) kepada Ketua Pengadilan. (Lihat bagian II.B tentang biaya perkara)

6.   Penggugat menerima Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 4 (empat)  dari  Petugas  Meja  Pertama  yang  berisi  informasi  mengenai  rincian panjar biaya perkara yang harus dibayar.

7.  Penggugat melakukan pembayaran panjar biaya perkara melalui bank yang ditunjuk oleh Pengadilan.

 8.   Penggugat menyerahkan bukti pembayaran berikut SKUM kepada Pemegang Kas untuk diberi tanda lunas serta surat gugatan atau permohonan.

 9.   Berkas yang telah memiliki tanda lunas diserahkan kepada petugas Meja Kedua untuk diberikan nomor register.

10. Lamanya proses pendaftaran perkara, dalam hal berkas-berkas telah terpenuhi, adalah paling lama 1 (satu) hari.

 D.   Gugatan Kelompok (Class Action)

 1.   Gugatan perwakilan kelompok dapat diajukan dalam perkara wakaf, zakat, infaq dan shadaqah.

2.  Penggugat mengajukan surat gugatan kelompok mengacu pada persyaratan persyaratan yang diatur oleh hukum acara perdata yang berlaku, dan harus memuat:

     a.    Identitas lengkap dan jelas dari wakil kelompok.

     b.    Definisi kelompok secara rinci dan spesifik walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu-persatu.

     c.    Keterangan   tentang   anggota   kelompok   yang   diperlukan   dalam   kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan.

 3.   Untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota.

 4.   Hakim memutuskan apakah gugatan perwakilan yang diajukan sah atau tidak.

Apabila penggunaan prosedur gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah, maka Hakim segera memerintahkan Penggugat mengajukan usulan model pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan Hakim. Apabila penggunaan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan tidak sah, maka pemeriksaan gugatan dihentikan dengan suatu putusan Hakim.

 5.  Dalam proses perkara tersebut Hakim wajib mendorong para pihak untuk menyelesaikan perkara dimaksud melalui perdamaian, baik pada awal persidangan maupun selama berlangsungnya pemeriksaan perkara.

 6.  Pengadilan wajib melakukan pemberitahuan kepada anggota kelompok pada tahaptahap:

      a.     Segera  setelah  Hakim  memutuskan  bahwa  pengajuan  tata  cara  gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah, selanjutnya anggota kelompok dapat membuat pernyataan keluar.

b.  Pada tahap penyelesaian dan pendistribusian ganti rugi ketika gugatan dikabulkan.

 7.   Apabila gugatan ganti rugi dikabulkan, Hakim wajib memutuskan jumlah ganti rugi  secara  rinci,  penentuan  kelompok  dan/atau sub  kelompok  yang  berhak, mekanisme pendistribusian ganti rugi dan langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh  wakil  kelompok  dalam  proses  penetapan  dan  pendistribusian  seperti halnya kewajiban melakukan pemberitahuan atau notifikasi.

 E.   Pelayanan Administrasi Persidangan

1.   Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah menetapkan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak perkara didaftarkan.

 2.   Ketua   Majelis   Hakim   sudah   menetapkan   hari   sidang   pertama   selambat- lambatnya dalam  7 (tujuh) hari kerja. Dalam menetapkan hari sidang, Ketua Majelis Hakim harus memperhatikan jauh-dekatnya tempat tinggal para pihak yang berperkara dengan tempat persidangan.

3.   Untuk para pihak yang berdomisili di luar negeri maka tenggang waktu antara pemanggilan dengan persidangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sejak surat permohonan pemanggilan dikirimkan.

 4.   Untuk pemeriksaan perkara cerai dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat gugatan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah

 5.   Pengadilan mengumumkan jadwal persidangan dan penundaan sidang (dengan mencantumkan alasan penundaan) pada papan pengumuman pengadilan atau media lain yang mudah diakses oleh masyarakat.

 6.   Pengadilan   mengirimkan   salinan   putusan   pengadilan   kepada   para   pihak, termasuk para pihak yang tidak hadir pada sidang pembacaan putusan, paling lama 14 (empat belas hari) setelah putusan dibacakan di muka persidangan.

 F.    Pelayanan Mediasi

 1.   Mediasi dalam Persidangan:

 a.     Pengadilan memberikan layanan mediasi bagi para pihak dalam persidangan dan tidak dipungut biaya.

 b.    Para pihak dapat memilih mediator berdasarkan daftar nama mediator yang disediakan  oleh  Pengadilan,  yang memuat  sekurang-kurangnya  5  (lima) nama mediator dan disertai dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman para mediator.

c.    Para pihak dapat memilih mediator yang bukan hakim, maka biaya mediator menjadi beban para pihak.

 d.   Jika para pihak gagal memilih mediator, ketua majelis hakim akan segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator.

 

e.   Pengadilan menyediakan ruangan khusus mediasi yang bersifat tertutup dengan tidak dipungut biaya.

 

2.   Mediasi di luar persidangan:

 

a.     Masyarakat   yang   bersengketa   dapat   menyelesaikan   sengketa   mereka melalui mediator bersertifikat di luar Pengadilan.

 

b.  Apabila telah tercapai kesepakatan perdamaian maka dapat mengajukan Gugatan kepada pengadilan yang berwenang untuk memperoleh Akta Perdamaian

 

c.    Pengadilan menerbitkan Akta Perdamaian setelah para pihak mendaftarkan gugatan mereka di Pengadilan dengan melampirkan hasil kesepakatan mediasi dan sertifikat mediator.

 

G.   Pelayanan Sidang Keliling

 

1.   Sidang   keliling   adalah   sidang   pengadilan   yang  dilaksanakan   di   luar   gedung pengadilan yang diperuntukan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya.

 

2.   Semua orang dapat mengajukan perkaranya untuk diselesaikan melalui pelayanan sidang keliling oleh pengadilan setempat. Namun demikian, tidak semua pengadilan melaksanakan   sidang   keliling,   terutama   pengadilan   yang   berada   di   ibukota propinsi.

 

3.   Semua perkara pada dasarnya dapat diajukan melalui sidang keliling, akan tetapi karena keterbatasan pada pelayanan sidang keliling, maka perkara yang dapat diajukan melalui sidang keliling, di antaranya adalah:

 

1.  Itsbat nikah: pengesahan/pencacatan nikah bagi pernikahan yang tidak terdaftar di KUA

 

2.   Cerai gugat: gugatan cerai yang ajukan oleh istri

 

3.   Cerai talak: permohonan cerai yang diajukan oleh suami

 

4.   Penggabungan perkara Itsbat dan cerai gugat/cerai talak apabila pernikahan tidak tercatat dan akan mengajukan perceraian .

 

5.   Hak asuh anak: Gugatan atau permohonan hak asuh anak yang belum dewasa.

 

6.   Penetapan ahli waris: Permohonan untuk menetapkan ahli waris yang sah.

 

4.   Sidang  keliling  dilaksanakan  di  tempat-tempat  yang  representatif  pada  lokasi dimana sidang diadakan antara lain di balai desa, kantor kecamatan, kantor KUA, atau tempat fasilitas umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat yang tinggal jauh dari kantor pengadilan.

 

5.   Pengadilan mengumumkan waktu, tempat dan biaya sidang keliling melalui media pengumuman di pengadilan dan pada lokasi dimana sidang keliling akan dilaksanakan.

 

6.   Persyaratan administrasi yang perlu dilengkapi untuk mengajukan perkara pada sidang keliling adalah:

 

a.    Surat gugatan atau permohonan

 

b.    Kelengkapan  dokumen-dokumen  yang  diperlukan  sesuai  dengan  perkara yang diajukan. (Lihat poin IV.B dan C).

 

c.    Membayar panjar biaya perkara yang telah di tetapkan oleh Pengadilan. Bagi yang   tidak   mampu   membayar   maka   dapat   mengajukan   prodeo   atau beperkara secara gratis (lihat panduan cara mengajukan prodeo).

 

d.  Pada saat pelaksanaan Persidangan Pemohon/penggugat harus membawa minimal 2 (dua) orang saksi yang mengetahui permasalahan penggugat/pemohon.

 

e.    Menyerahkan  semua  persyaratan  yang  sudah  lengkap  tersebut  di  atas  ke kantor pengadilan baik secara pribadi atau perwakilan yang ditunjuk.

 

f.     Setelah persyaratan diserahkan, minta tanda bukti pembayaran (SKUM), dan satu salinan surat gugatan/permohonan yang telah diberi nomor perkara.

 

7.   Setelah perkara diputus, salinan putusan bisa diambil di Pengadilan atau di tempat sidang keliling.

 

H.   Itsbat Rukyatul Hilal

 

1.   Pemohon (Kantor Kementerian Agama) mengajukan permohonan itsbat kesaksian rukyat hilal kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang membawahi wilayah tempat pelaksanaan rukyat hilal.

 

2.   Panitera atau petugas yang ditunjuk mencatat permohonan tersebut dalam register khusus untuk itu.

 

3.   Sidang itsbat rukyat hilal dilaksanakan di tempat rukyat hilal (sidang di tempat), dilakukan dengan cepat dan sederhana, sesuai dengan kondisi setempat.

 

4.   Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah menunjuk hakim majelis atau hakim tunggal untuk menyidangkan permohonan tersebut

 

5.   Hakim yang bertugas harus menyaksikan kegiatan pelaksanaan rukyat hilal.

 

6.   Pelaksanaan rukyat hilal harus sesuai dengan data yang diterbitkan oleh Badan

Hisab Rukyat (BHR) Kementerian Agama RI.

 

7.   Semua   biaya   yang   timbul   akibat   permohonan   tersebut   dibebankan   kepada anggaran negara.

 

III. Pelayanan Administrasi Upaya Hukum

 

1.   Pelayanan Administrasi Perkara Banding

 

a. Para  Pihak  dapat  mengajukan  permohonan  banding  kepada  Petugas  Meja Pertama dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan dalam hal putusan tersebut diucapkan diluar hadir.

 

b. Pengadilan mendaftarkan perkara dan memberikan Akta Pernyataan Banding kepada Pemohon Banding apabila panjar biaya banding telah dibayar lunas.

 

c. Masyarakat  dapat  melakukan   pembayaran  biaya  perkara  melalui  Bank, kecuali di daerah tersebut tidak ada Bank. Pegawai Pengadilan tidak dibenarkan menerima pembayaran biaya perkara langsung dari pihak berperkara (SEMA No. 4/2008).

 

d. Pengadilan menyampaikan permohonan banding kepada Pihak Terbanding dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender, tanpa perlu menunggu diterimanya memori banding.

 

e. Pengadilan tingkat pertama mengirimkan berkas banding (Berkas A dan B) ke Pengadilan Tinggi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan banding diajukan.

 

f. Pemohon   banding   dapat   melakukan   pencabutan   permohonan   banding dengan mengajukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang ditanda tangani oleh   pembanding   (harus   diketahui   oleh   prinsipal   apabila   permohonan banding diajukan oleh kuasanya) dengan menyertakan akta panitera. g. Pengadilan tingkat banding wajib mengirimkan salinan putusan dikirim pada pengadilan Agama untuk diberitahukan kepada para pihak. Panitera wajib membuat akta pemberitahuan putusan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari.

 

2.   Pelayanan Administrasi Perkara Kasasi

 

a. Permohonan  kasasi  dalam  waktu  14  (empat  belas)  hari  kalender  setelah putusan atau penetapan Pengadilan diucapkan dan diberitahukan (dalam hal putusan tersebut diucapkan di luar hadirnya).

 

b. Pemohon kasasi menerima SKUM yang dicap/stempel Lunas oleh Pemegang

Kas setelah menyerahkan bukti pembayaran.

 

c. Petugas Meja Pendaftaran meregister permohonan kasasi dan menyerahkan akta pernyataan kasasi yang dilampirkan pada berkas perkara.

 

d. Pengadilan menyampaikan permohonan kasasi dalam waktu 7 (tujuh) hari kepada pihak lawan.

 

e. Memori  kasasi  selambat-lambatnya  dalam  waktu  14  (empat  belas)  hari sesudah pernyataan kasasi harus sudah diterima pada kepaniteraan pengadilan negeri.

 

f. Panitera wajib memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender salinan memori kasasi tersebut disampaikan kepada pihak lawan dalam perkara yang dimaksud.

 

g. Jawaban atau kontra memori kasasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sesudah disampaikannya memori kasasi harus sudah diterima pada kepaniteraan pengadilan negeri untuk disampaikan pihak lawannya.

 

h. Sebelum  berkas  perkara  dikirim  ke  Mahkamah  Agung  harus  diberikan kesempatan kepada kedua belah untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) dan dituangkan dalam akta.

 

i. Pengadilan tingkat pertama dalam waktu 65 (enam puluh lima) hari sejak permohonan   kasasi   diajukan,   harus   sudah   mengirimkan   berkas   kasasi (Berkas A dan B) ke Mahkamah Agung.

 

j. Pencabutan    permohonan    kasasi    diajukan    kepada    Ketua    Pengadilan Agamayang ditanda tangani oleh pemohon kasasi (harus diketahui oleh prinsipal apabila permohonan kasasi diajukan oleh kuasanya) dengan menyertakan akta panitera.

 

k. Pencabutan  permohonan  kasasi  harus  segera  dikirim  oleh  Panitera  ke Mahkamah   Agung   disertai   akta   pencabutan   yang   ditandatangani   oleh Panitera.

 

l. Mahkamah  Agung  wajib  mengirimkan  salinan  putusan  kepada  Pengadilan Agama untuk diberitahukan kepada Para Pihak paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari untuk perkara yang berdasarkan oleh peraturan perundang- undangan harus selesai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan 2 (dua) bulan untuk perkara yang tidak bersifat prioritas.

 

3.   Pelayanan Administrasi Perkara Peninjauan Kembali

 

a. Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

 

b. Pemohon kasasi menyerahkan tanda bukti pembayaran panjar biaya perkara dan menerima SKUM yang telah dibubuhi cap stempel lunas dari Pemegang Kas.   Pengadilan   pada   hari   itu   juga   wajib   membuat   akta   pernyataan peninjauan kembali yang dilampirkan pada berkas perkara dan meregister permohonan peninjauan kembali.

 

c. Selambat-lambatnya  dalam  waktu  14  (empat  belas)  hari  panitera  wajib memberitahukan tentang permohonan PK kepada pihak lawannya dengan memberikan/mengirimkan salinan permohonan peninjauan kembali beserta alasan-alasanya kepada pihak lawan.

 

d. Jawaban/tanggapan atas alasan peninjauan kembali selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak alasan PK tersebut diterima harus sudah diterima kepaniteraan untuk disampaikan pihak lawan.

 

e. Jawaban/tanggapan atas alasan PK yang diterima kepaniteraan pengadilan harus dibubuhi hari dan tanggal penerimaan yang dinyatakan diatas surat jawaban tersebut.

 

f. Pencabutan   permohonan   peninjauan   kembali   diajukan   kepada   Ketua

Pengadilan  yang  ditandatangani  oleh  pemohon  peninjauan  kembali  (harus

 

diketahui oleh pemohon apabila permohonan peninjauan kembali diajukan oleh kuasanya) dengan menyertakan akta panitera.

 

g. Pencabutan  permohonan  peninjauan  kembali  harus  segera  dikirim  oleh Paniterake Mahkamah Agung disertai akta pencabutan yang ditandatangani oleh Panitera.

 

h. Dalam  hal  perkara  telah  diputus,  Mahkamah  Agung  wajib  mengirimkan salinan putusan pada Pengadilan Agama pengaju untuk diberitahukan kepada Para Pihak paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari untuk perkara yang berdasarkan oleh peraturan perundangundangan harus selesai dalam waktu

30 (tiga puluh) hari  dan 2 (dua) bulan untuk perkara yang tidak bersifat prioritas.

 

Subscribe via RSS or Email:

 

Radius dan Panjar Biaya

Besarnya panjar biaya perkara dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuan Bajo ditentukan berdasarkan komponen-komponen antara lain; biaya pendaftaran, biaya panggilan/pemberitahuan para pihak dan biaya proses yang terdiri dari biaya materai, biaya redaksi dan biaya ATK perkara. Biaya panggilan para pihak... Read more

Lokasi Kami

Lokasi Kami
Firefox

Website ini akan sempurna jika dibuka menggunakan browser Mozilla Firefox

Untuk Informasi Lebih Lanjut Hubungi Kami di Telp: (0385) 2443235                                               Email: palabajo@gmail.com